KOMPAS: Senin, 25 Januari 2010 | 13:35 WIB

Oleh: B Sumardiyanto

Gara-gara tanpa izin membongkar rumah yang dianggap bentuknya aneh (Jawa: wagu), si pemilik yang tinggal di Greenside, Wentworth, Inggris, dinyatakan bersalah di pengadilan dan menjadi pesakitan. Rumah yang telah ditetapkan sebagai bangunan kelas II yang dilindungi itu adalah bangunan bergaya Modern Movement yang dirancang tiga arsitek (Connell, Ward, dan Lucas) yang didirikan 1937.

Peristiwa itu menjadi sebuah catatan menarik karena terjadi di Inggris yang dikenal sebagai salah satu negara cikal bakal gerakan konservasi modern. Si pemilik barangkali tidak paham bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dalam bidang konservasi (UNESCO, 2004). Salah satu pergeseran paradigma itu terjadi pada obyek konservasi. Kalau pada masa-masa sebelumnya konservasi hanya dilakukan pada bangunan-bangunan yang termasuk dalam kategori grand design (monumen, gereja, dan istana) yang keberadaannya terkait dengan para penguasa, kini telah bergeser mencakup bangunan-bangunan dan tempat- tempat yang dihuni atau dimiliki rakyat jelata (kampung/ desa, rumah tinggal, dan sebagainya).

Pergeseran paradigma tersebut berakibat semakin kompleksnya permasalahan di sekitar pelaksanaan konservasi, terutama menyangkut “nilai” dan “harga” dari sebuah obyek konservasi. Pada masa lalu, sebuah bangunan yang memiliki nilai tinggi (dari sisi sejarah dan kebudayaan, misalnya) biasanya berupa bangunan yang juga memiliki harga tinggi (secara fisik besar dan megah). Dengan adanya pergeseran paradigma itu, dapat terjadi sebuah bangunan harganya rendah (dilihat secara fisik tidak berharga), tetapi memiliki nilai tinggi (dilihat dari makna kultural yang melekat).

Indonesia yang kaya bangunan warisan budaya saat ini dapat dikatakan sedang dalam proses belajar melakukan konservasi. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya dan aturan pelaksanaanya yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 terbukti belum dapat diandalkan untuk melindungi bangunan- bangunan warisan budaya. Penetapan sebuah obyek menjadi benda cagar budaya (BCB) memerlukan proses yang panjang dan waktu yang sangat lama. Proses perlindungan hukum yang lama ini sering kali kalah cepat berlomba dengan proses penghancuran atas nama pembangunan (khususnya yang berorientasi pada keuntungan secara finansial).

Kasus (rencana) pembongkaran bekas Markas Kodim di Salatiga merupakan contoh konkret bagaimana sebuah bangunan yang belum ditetapkan sebagai BCB sama sekali tidak mendapatkan perlindungan. Tidak ada pihak (termasuk wali kota) yang dapat melindunginya dari proses penghancuran. Padahal, menurut pemerhati konservasi, bangunan tersebut memiliki nilai-nilai budaya yang menjadikannya berpotensi menjadi BCB.

Kasusnya menjadi berbeda kalau obyeknya berupa bangunan yang tidak terbantahkan lagi memiliki nilai-nilai kesejarahan dan kebudayaan yang tinggi. Kompleks Keraton Yogyakarta, misalnya. Meskipun sampai saat ini belum ditetapkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata sebagai BCB, tetapi telah mendapatkan perlindungan sebagaimana layaknya BCB. Bangsal Traju Mas, salah satu bangunan di kompleks Keraton Yogyakarta yang roboh akibat diguncang gempa bumi tahun 2006, telah selesai direkonstruksi dengan bantuan dana pemerintah sebesar Rp 2,5 milyar. Dua contoh di atas menunjukkan betapa rentannya eksistensi bangunan warisan budaya yang belum ditetapkan sebagai BCB, terutama yang dianggap memiliki harga rendah, betapapun tinggi nilainya.

Konservasi memang tidak dimaksudkan untuk membekukan keberadaan sebuah bangunan. Konservasi justru dimaksudkan agar sebuah bangunan dapat terus eksis dan berperan dalam arus perubahan zaman, dengan tetap menjaga makna kulturalnya yang telah menjadi bagian dari identitas sebuah masyarakat (bangsa).

Oleh karena itu, persoalan konservasi selalu spesifik (sangat terkait dengan aspek lokalitas) dan bukan sebuah masalah eksak yang sifatnya hitam dan putih. Secara obyektif, setiap bangunan memiliki nilai yang berbeda-beda. Karena itu, seharusnya perlakuan terhadap BCB juga spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Belajar dari praktik konservasi di negara Inggris, di sana bangunan warisan budaya yang ditetapkan sebagai BCB (istilah yang dipakai adalah Listed Buildings) dibagi dalam tiga kategori/kelas, yaitu Grade I, Grade II*, dan Grade II. Masing-masing grade memiliki kriteria tertentu dan sekaligus mengatur jenis perlakukan yang spesifik. Perlakuan yang dimaksud, antara lain, menyangkut seberapa jauh bangunan tersebut diizinkan diubah bentuk dan manfaatnya. Semakin tinggi nilainya tentu semakin terbatas perubahan yang dapat dilakukan.

Proses konservasi di Indonesia belum memiliki perangkat kebijakan yang paripurna memerlukan kearifan segenap pemangku kepentingan. Persoalan yang menyangkut ketidak-selarasan antara nilai dan harga masih akan terus mewarnai upaya-upaya perlindungan terhadap warisan budaya. Konservasi tidak selayaknya ditabrakkan dengan kepentingan pembangunan. Sebaliknya, konservasi harus disandingkan dengan kepentingan pembangunan.

Pihak pemerintah sebagai regulator harus secepatnya membuat regulasi yang jelas tentang kategorisasi kandungan nilai kultural sebuah obyek dan sekaligus kategorisasi pengaturan atau perlakuan terhadap obyek yang bersangkutan. Pemerintah harus secara arif mampu menciptakan ruang untuk keberlanjutan (continuity) sekaligus perubahan (change) dalam proses konservasi. Jika hanya mengandalkan hukum dan peraturan, niscaya akan ditemukan sejumlah celah untuk menerobosnya dan berujung pada sebuah penghancuran.

Masyarakat sebagai pewaris yang sah atas bangunan-bangunan warisan budaya memiliki kewajiban moral untuk melestarikan dan mewariskannya kepada generasi mendatang. Karena itu, masyarakat dituntut arif dengan secara terus-menerus masuk dan terlibat aktif dalam “lingkaran warisan” (Heritage Circle), yaitu belajar memahami nilai kultural yang melekat dalam sebuah bangunan warisan budaya. Dengan memahami makna budayanya, masyarakat akan mampu menghargainya. Dengan menghargai, masyarakat akan ikut memelihara. Akhirnya, dengan memelihara, masyarakat pula yang akan menikmati hasil pelestarian warisan budaya.

B Sumardiyanto Staf Pengajar Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta

cottage kalibiru

Bangunan ini adalah model cottage di kawasan wisata alam Kalibiru. Rumah itu sekarang dibangun dengan tiang (soko) enam dan tambahan teras, padahal semula merupakan rumah tradisi lokal dengan tiang delapan buah. Rumah itu dibeli dari pemiliknya kemudian dimodifikasi oleh para tukang lokal tanpa bantuan arsitek profesional. Per definisi karya itu biasanya disebut Arsitektur Vernakular, sebab menggunakan sumberdaya lokal tanpa intervensi sumberdaya luar.

Keunikannya, rumah itu dibeli dan dibedol dari tempat asalnya dan didirikan di tempat baru dengan pondasi panggung. Salah satu tiangnya yang disebut soko tuwo dipertahankan keberadaannya sebagai wujud ketaatan pada tradisi lokal. Ini semua adalah kreativitas para tukang Kalibiru. Jika kita menginap, WC dan KM sudah tersedia menempel pada salah satu sisi dindingnya. Di bagian depan ada gebyog asli yang khas desa sebagai pintu masuk. Suasananya sangat alami pedesaan dan desainnya kreatif, meski sederhana dan berkarakter desa Kalibiru.

KOMPAS: Rabu, 15 April 2009 | 13:23 WIB

Oleh Yoga Putra

Di masa lalu menjadi seorang pemimpin rakyat di Kulon Progo bukanlah perkara mudah. Seorang calon pemimpin harus melalui tes kejujuran dengan memasukkan kedua tangannya ke dalam lubang kentongan pusaka bernama Kyai Gorabangsa.

Apabila kedua tangan itu dapat dengan mudah keluar dari lubang kentongan, calon pemimpin tersebut diyakini memiliki hati dan pikiran yang jujur serta bersih. Sementara bagi mereka yang berhati busuk pasti akan kesulitan mengeluarkan tangan dari lubang Kyai Gorabangsa.

Kyai Gorabangsa memang tidak seperti kentongan pada umumnya. Kentongan yang diperkirakan telah ada sejak zaman pemerintahan Ratu Sanaha dari Kerajaan Mataram Kuna abad ke-6 itu memiliki ukuran panjang sekitar 2 meter dengan diameter lebih kurang 50 sentimeter. Di tengah kentongan itu terdapat sebuah lubang memanjang dengan lebar sekitar 15 cm.

Menurut pemerhati budaya Kulon Progo, Sugeng Santosa, kentongan itu bisa awet karena dibuat dari kayu jati khusus dari Hutan Donoloyo yang berada di Wonogiri, Jawa Tengah. Kayu jati donoloyo terkenal sebagai bahan baku pembuatan aneka jenis pusaka kerajaan yang ampuh.

Selain Kyai Gorabangsa, terdapat satu kentongan lain bernama Joko Lawung yang berada di Purworejo. “Kyai Gorabangsa kemudian disimpan di kompleks Kantor Kecamatan Pengasih. Diperkirakan kentongan itu dibawa ke sana saat Kulon Progo beribu kota di Pengasih, sekitar tahun 1912,” kata Sugeng, Selasa (14/3).

Menilik sejarah pembentukan wilayah, Kabupaten Kulon Progo dulu terdiri atas dua kadipaten, yakni Adikarta yang meliputi Perbukitan Menoreh di utara dan Kulon Progo yang mencakup dataran rendah dan pesisir di bagian selatan. Dua kadipaten itu kemudian bersatu pada tahun 1951 dan berubah nama menjadi Kabupaten Kulon Progo.

Sugeng menuturkan, fungsi asli kentongan Kyai Gorabangsa adalah sebagai alat tabuh pengumpul warga. Akan tetapi, seiring perjalanan waktu, kentongan itu kian dikeramatkan oleh warga. Kentongan mulai kerap diikutkan dalam berbagai perhelatan ritual kebudayaan, termasuk salah satunya proses pemilihan calon pemimpin.

Akan tetapi, peran penting kentongan Kyai Gorabangsa pun mulai pudar sejak ibu kota Kulon Progo pindah ke Kecamatan Wates, sekitar 1951. Kentongan itu hanya didiamkan saja di Kantor Kecamatan Pengasih. Meskipun masih kokoh, ia tidak pernah lagi ditabuh.

Baru pada 2004, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kulon Progo mengategorikan Kyai Gorabangsa sebagai salah satu benda cagar budaya. Kentongan itu lalu dibersihkan dan dipindahkan ke Museum Bale Agung yang ada di kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Wates.

Pengunjung museum bisa melihat kentongan itu di sudut tenggara ruangan dikelilingi seperangkat alat musik gamelan kuno. Kentongan Kyai Gorabangsa dibungkus kain batik dan ditempatkan di sebuah bilik kecil yang diberi kain warna hijau tua sebagai tirainya.

“Kami mengategorikan Kyai Gorabangsa sebagai alat musik tradisional kuno. Itulah mengapa kentongan itu diletakkan bersama dengan gamelan dan gong,” kata Kepala Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan Kulon Progo Singgih Hapsoro.

Kendati berhasil selamat dari ancaman kepunahan, Sugeng menilai, kentongan Kyai Gorabangsa saat ini tidak lebih dari sekadar benda mati yang telah kehilangan nilai-nilai luhur kebudayaan. Masyarakat modern tidak lagi menghormati benda-benda bersejarah peninggalan para leluhur, apalagi sampai melibatkan fungsi benda-benda itu dalam kegiatan mereka.

“Saya berharap, pemerintah daerah bisa mengembalikan nilai-nilai luhur tersebut dengan cara mengenalkan kembali Kyai Gorabangsa kepada masyarakat, mungkin melalui acara kirab budaya atau acara adat lain,” ujar Sugeng.

Kyai Gorbangsa merupakan bukti kejujuran para pemimpin di masa lalu, sifat yang mungkin saat ini semakin langka dijumpai. Kejujuran hanya menjadi slogan politik yang kerap diumbar pada masa-masa kampanye pencalonan diri sebagai wakil dan pemimpin rakyat.

Jika saja tradisi memasukkan tangan ke lubang kentongan Kyai Gorabangsa masih bertahan, mungkin tak banyak orang yang berani maju sebagai calon pemimpin. Seorang pemimpin tak hanya dituntut cerdas, cakap, dan berjiwa besar, tetapi juga jujur dan berjiwa bersih. Hal itu bukan sesuatu yang mustahil karena rakyat Bumi Menoreh pernah membuktikannya ratusan tahun silam….

Wednesday, March 11, 2009 9:03 AM

Ndherek urun rembug….

Saya termasuk orang yang cinta dengan bangunan tua…dan semua yang berbau tempo doeloe.Kalo saya amati ketika perjalanan dari Sentolo kearah Samigaluh… via Nanggulan terus keatas banyak rumah – rumah yang cukup tua.

Kalo dilihat gaya arsitekturnya saya sangat yakin bangunan tersebut dibangun pada saat zaman kolonial, atau paling tidak saat zaman revolusi fisik.

Nah..sebenarnya rumah – rumah atau bangunan itu memiliki “nilai jual” yang tinggi menurut saya, di dukung dengan keindahan alam lingkungannnya yang masih sangat asri..

Mungkin untuk melindungi “sisa – sisa” masa lalu..ada baiknya dilakukan pendekatan khusus kepada pemilik bangunan agar tidak melakukan perubahan yang berakibat hilangnya tetenger asli bangunan tersebut

Matur nuwun

Thursday, February 26, 2009 12:11 PM

Wilayah Kulon Progo… sebelum menjadi Kabupaten Kulon Progo pada Tangga 15 Oktober 1951, terbagi atas dua kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo yang berada di bagian utara sebagai bagian wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten Adikarta di bagian selatan yang merupakan wilayah kekuasaan Kadipaten Pakualaman.

WILAYAH KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT (KABUPATEN KULON PROGO) :Wilayah Utara.

Sebelum Perang Diponegoro di daerah Naragung, termasuk didalamnya wilayah Kulon Progo, merupakan wilayah kosong tanpa kekuasaan atau belum ada pejabat pemerintahan yang menjabat di daerah sebagai penguasa. Pada waktu itu roda pemerintahan dijalankan oleh Pepatih Dalem yang bertempat tinggal di Ibukota negara Kutogoro. Setelah Perang Diponegoro 1825-1830 di wilayah Kulon Progo (kasultanan) terbentuk empat kabupaten kecil yaitu:

1. Kabupaten Pengasih, tahun 1831
2. Kabupaten Sentolo, tahun 1831
3. Kabupaten Nanggulan, tahun 1851
4. Kabupaten Kalibawang, tahun 1855
Masing-masing kabupaten tersebut dipimpin oleh para Tumenggung atau Riyo.

Menurut buku ‘Prodjo Kejawen’ pada tahun 1912, 4 Kabupaten Kecil yakni Kabupaten Pengasih, Sentolo, Nanggulan dan Kalibawang digabung menjadi satu dan diberi nama Kabupaten Kulon Progo, dengan ibukota di Pengasih. Bupati pertama dijabat oleh Raden Tumenggung Poerbowinoto.

Dalam perjalanannya, sejak 16 Februari 1927 Kabupaten Kulon Progo dibagi atas dua Kawedanan (distrik) dengan delapan Kapanewon (onder distrik), sementara itu ibukota kabupaten dipindahkan ke Sentolo. Dua Kawedanan tersebut adalah Kawedanan Pengasih dan Kawedanan Nanggulan, yang masing-masing membawahi 4 Kapanewonan (onder distrik). Kawedanan Pengasih meliputi kepanewonan Lendah, Sentolo, Pengasih dan Kokap/sermo. Sedangkan Kawedanan Nanggulan meliputi kapanewonan Watumurah(Girimulyo ), Kalibawang dan Samigaluh. Adapaun yang menjabat bupati di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 1951 adalah sebagai berikut:
1. RT. Poerbowinoto
2. KRT. Notoprajarto
3. KRT. Harjodiningrat
4. KRT. Djojodiningrat
5. KRT. Pringgodiningrat
6. KRT. Setjodiningrat
7. KRT. Poerwoningrat

WILAYAH KADIPATEN PAKUALAMAN (KABUPATEN ADIKARTA) : Wilayah Selatan

Di daerah selatan Kulon Progo ada suatu wilayah yang masuk Keprajan Kejawen yang bernama Kabupaten Karang Kemuning yang selanjutnya dikenal dengan nama Kabupaten Adikarta. Menurut buku ‘Vorstenlanden’ riwayat Kabupaten Adikarta sebagai berikut : disebutkan bahwa pada tahun 1813 Pangeran Notokusumo diangkat menjadi KGPA Ariyo Paku Alam I dan mendapat palungguh di sebelah barat Sungai Progo, sepanjang pantai selatan yang dikenal dengan nama daerah sebelah utara Pasir Urut Sewu. Oleh karena tanah pelungguh (Pelenggah) itu letaknya berpencaran, maka Sentana Dalem Paku Alam yang bernama Kyai Kawirejo I menasehatkan agar tanah pelungguh tersebut disatukan letaknya. Dengan penyatuan pelungguh tersebut, maka layaklah menjadi satu daerah kesatuan yang (luasnya) setingkat kabupaten. Daerah ini kemudian diberi nama Kabupaten Karang Kemuning dengan ibukota Brosot. Sebagai Bupati yang pertama adalah Tumenggung Sosrodigdojo.

Pada mas pemerintahan Bupati kedua, yang dijabat oleh R. Rio Wasadirdjo, KGPAA Paku Alam V memerintahkan agar mengusahakan pengeringan tanah rawa di Karang Kemuning. Rawa-rawa yang dikeringkan itu kemudian dijadikan tanah persawahan yang sungguh-sungguh elok, Adi (Linuwih) dan Karta (Subur) atau daerah yang sangat subur. Oleh karena itu, maka Sri Paduka Paku Alam V selanjutnya berkenan menggantikan nama Karang Kemuning menjadi Adikarta pada tahun 1877 dengan ibukota di Bendungan. Pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1903 Ibukotanya dipindahkan ke Wates.

Kabupaten Adikarta terdiri dua kawedanan (distrik) yaitu kawedanan Sogan dan kawedanan Galur. Kawedanan Sogan meliputi kapanewon (onder distrik) Wates dan Temon, sedangkan Kawedanan Galur meliputi kapanewon Panjatan dan Brosot.

Adapun yang menjabat Bupati di Kabupaten Adikarta sampai dengan tahun 1951 berturut-turut sebagai berikut:
1. Tumenggung Sosrodigdojo
2. R. Rio Wasadirdjo
3. R.T. Surotani
4. R.M.T. Djayengirawan
5. R.M.T. Notosubroto
6. K.R.M.T. Suryaningrat
7. Mr. K.R.T. Brotodiningrat
8. K.R.T. Suryaningrat (Sungkono)

KESATUAN WILAYAH DENGAN JAWA BESAR/INDONESIA: PENGGABUNGAN KABUPATEN KULON PROGO DENGAN KABUPATEN ADIKARTA

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengu Buwono IX dan Paku Alam VIII Pada 5 September 1945 mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa Wilayah Kekeuasaan Kasultanan dan Pakualaman adalah daerah yang bersifat kerajaan dan Daerah Istimewa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1951, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII memikirkan perlunya penggabungan antara wilayah Kasultanan yaitu Kabupaten Kulon Progo (wilayah uatara) dengan wilayah Pakualaman yaitu Kabupaten Adikarto( wilayah selatan).

Atas dasar kesepakatan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII, maka oleh pemerintah pusat dikeluarkan UU No. 18 tahun 1951 yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan tanggal 15 Oktober 1951. Undang-undang ini mengatur tentang perubahan UU No. 15 tahun 1950 untuk penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo yang selanjutnya berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri. Undang-undang tersebut mulai berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1951. Selanjutnya tanggal tersebut secara yuridis formal ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo, yakni 15 Oktober 1951, atau saat diundangkannya UU No. 18 tahun 1951 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Selanjutnya pada Tanggal 29 Desember 1951 proses administrasi penggabungan telah selesai dan pada tanggal 1 Januari 1952, administrasi pemerintahan baru, mulai dilaksanakan, dengan pusat pemerintahan di Wates.

Nama-nama yang menjabat Bupati Kulon Progo sejak tahun 1951 sampai sekarang adalah sbb:

1. KRT. Suryoningrat (1951 – 1959)
2. R. Prodjo Suparno (1959-1962)
3. KRT. Kertodiningrat (1963-1969)
4. R. Soetedjo (1969-1975)
5. R. Soeparno (1975-1980)
6. Drs. KRT. Wijoyo Hadiningrat ( 1981-1991)
7. Drs, H, Suratidjo (1991-2001)
8. H. Toyo Santosa Dipo (PDIP), Wakil Bupati H. Anwar Hamid (PKB) -
2001-2006
9. H. Toyo Santosa Dipo (PDIP) dan Wakil Drs. H. Mulyono (PAN) -2006-2011

Sumber : DPRD Kulon Progo, (editing KJG 09)

Tuesday, March 10, 2009 10:48 PM

Mas Djarot dkk,

Menarik sekali ide Mas Djarot ini. Saya jadi melihat kiri kanan siapa tahu ada yang bisa ditulis untuk Mas Djarot. Hasilnya, sepertinya akar budaya orang KP sebagian besar bukanlah budaya tinggi atau istana. (Kalau dilihat dari tebaran artefak jaman jawa kuno, kalau tidak salah, terkonsentrasi di Jogja, Sleman, Magelang, dan Muntilan. Tetapi hampir tidak ditemukan peninggalan bersejarah di tlatah KP)

Jadi, boleh jadi kita harus memandang ide mendokumentasikan arsitektur KP dari sudut ini, yaitu bahwa KP dibangun oleh sebuah komunitas petani yang adoh ratu cedak watu. Jadi saat melihat arsitekturnya pun bisa jadi lebih dekat dengan realitas jika melalui pendekatan ini.

Rumah-rumah penduduk KP adalah kearifan petani (peasant) dan priyayi petani bukan para pangeran dan raja-raja. Maka lahirlah konsep rumah dengan istilah yang sangat rakyat sekali, seperti: cere gancet, limasan, atau atap miring yang saya lupa namanya. (Yang disebut terakhir ini justru sedang populer di jagad desain arsitektur minimalis.)

Denah rumah kalangan rakyat, bisa kita lihat dari susunan rumah Mbah-mbah kita. Biasanya ada sumur di luar sebelah kanan, sebagai sediaan bagi para tamu dan kebun serta binatang piaraan. Kemudian emper (teras) sebagai foyer menuju gandhok tengah (ruang tamu) yang diapit gandhok kiwa dan tengen.

Di belakang ruang tamu adalah senthong tengah diapit dua pintu yang dua-duanya menuju komplek pawon yang dihubungkan dengan ruang terbuka yang bisa menjadi tempat menjemur jarik, sarung, dll atau makanan sisa seperti sega aking, rengginang dan intip. Hasil bumi untuk keperluan sehari-hari pun bisa dikeringkang di tempat ini seperti jagung, kacang, atau gaplek.

Area ini akan sangat bermanfaat manakala ada hajatan, karena bisa disulap menjadi dapur restoran selama seminggu nutug yang luar biasa ramai dan seronok.

Di ujung sebelah kiri komplek ini adalah sumur njero yang diperuntukkan bagi keperluan dalam rumah. Pawon biasa dilengkapi dengan paga yaitu tempat menyimpan kayu atau hasil bumi lainnya.

Finishing rumah yang menarik adalah digunakannya (maaf) kotoran kerbau atau sapi sebagai pelapis gedheg pengganti gebyog, sehingga bambu bisa tahan lama dan hangat luar biasa. Apalagi ditambah dengan eternit dari bambu yang disebut empyak.

Kalaupun kebetulan si eMbah adalah petani priyayi atau perangkat desa, Gebyog sebagai dinding depan pastilah bukan gedhek. Tetapi juga bukan gebyog ala Kudus Jepara yang rumit luar biasa dan mahal itu. Tetapi hanyalah rangkaian kayu jati tebal yang bergaya kotak-kotak yang ditengahnya ditempatkan sebuah lawang kori yang dikunci dengan palang pintu yang kokoh. Demikian pula joglo yang dibangun tepat di depan emper biasa dibangun oleh keluarga yang cukup mampu, namun lagi-lagi tidak berupa joglo yang mewah penuh ukiran, melainkan hanya soko guru dengan susunan kayu jati ditengahnya, dilengkapi pagar keliling dari papan kayu yang berlubang panjang-panjang berjajar dengan ujung-ujung berbentuk diamond.

Akibat involusi tanah dan warisan bentuk rumah seperti ini telah banyak yang hilang. Bangunan kemudian berubah menjadi “inpres” kemudian dilafalkan “impres” merujuk pada arsitektur SD Inpres yang sederhana dan fungsional.

Demikian menurut saya sebuah arsitektur khas masyarakat petani KP yang dahulu begitu berselera estetis tinggi (dalam tingkat kemampuannya) meskipun dalam segala keterbatasannya.

Generasi rumah Inpres, adalah potret masyarakat yang sangat mendambakan kemajuan keluarga melalui pendidikan sehingga bisa jadi pamong, pegawai, atau priyayi lain (asal bukan pedagang!) Tetapi akhirnya dikecewakan juga oleh pendidikan yang tidak menjamin apapun ketika sudah dijalani dengan menjual tanah dan ternak akibat pendidikan yang menghamba pada ijazah di era kemarin (dan juga sekarang?). Sekarang masyarakat sedang labil tak punya keyakinan jika dibanding Bapak Ibu kita dulu yang masih percaya anaknya bakal sukses dengan sekolah tinggi. Apalagi biaya kuliah sekarang sudah sangat-sangat  mahal .. naudzubillah.

Salam,
Atr

Tuesday, March 10, 2009 1:17 PM

Dear All,

Sentolo pernah jadi Ibukota Kulon Progo sebelum bergabung dengan Adikarto. Tata letak fasilitas umum berjejer di sekitar pasar. Ada rumah sakit yang berdampingan dengan Sekolah Dasar, berseberangan dengan kantor pos, menghadap masjid, membelakangi “kanjengan” (kantor Bupati/Wedana (beberapa tahun yang lalu masih menjadi kantor kecamatan) lalu tidak jauh dari itu ada stasiun KA dan Stanplat bus yang berhadapan dengan tugu setinngi 3 meteran. Fasilitas yang baru bisa dibangun di awal orde baru adalah kantor polisi dan kemudian menyusul kantor pegadaian. Menurut orang-orang yang lebih tua dari saya, di Sentolo (Kota) pernah mempunyai alun-alun yang cukup luas, dan kolam renang yang bagus, namun kedua lokasi itu kini sudah musnah, berubah menjadi pategalan dan perumahan. Yang masih tersisa adalah rumah sakit umum yang kini statusnya turun menjadi Puskesmas. Bangunan lama peninggalan Belanda masih tersisa sedikit di sekitar pasar, yaitu tembok-tembok yang mengelilingi kantor Pos dan sedikit tersisa tembok pagar yang mengelilingi “kanjengan” yang sekian lama menjadi kantor kecamatan. Apakah tembok-tembok itu termasuk arsitektur lama? Termasuk bangunan lama adalh rumah-rumah yang dimiliki Cina-cina yang masih diperbolehkan bermukinm di wilayah kecamatan. Bangunan kuno tradisionil hanya sedikit, berupa rumah-rumah joglo yang sedikit demi sedikit juga tenggelam. Sementara bangunan lama yang ada di kuburan tampaknya juga tidak terawat karena sudah lewat beberapa generasi. Saat masih level cucu dan cicit, masih kelihatan megah, tapi kini sudah tidak ada yang memperhatikan lagi.

Salam,
SW

Tuesday, March 10, 2009 12:10 PM

Berdasarkan pengalaman saya di KP, bangunan arsitektur tradisionalnya tampaknya biasa-biasa saja dalam arti tidak memiliki kekhususan sesuai dengan pakem arsitektur Jawa. dan bangunan arsitektur tradisional di KP sudah banyak yang dirubah tanpa konsep, sehingga tidak memiliki nilai arsitektural. Contohnya adalah Rumah Bupati dui Wates dan Kantor-Kantor Camat di seluruh KP.

Yang menarik di KP, menurut pengamatan saya adalah tata ruangnya… Selama saya mengabdi di KP, saya telah menyusun Rencana Struktur Tata Ruang seluruh Ibukota Kecamatan se KP. Dengan melihat letak Rumah Camat atau Kantor Camat, kita dapat melihat bahwa tata ruang Ibukota Kecamatan di KP masing-masing dirancang dengan konsep Mager Sari yang sangat kuat. Rumah Bupati dan Kantor Camat tidak ada yang dibuat dipinggir jalan, namun masuk dahulu dari jalan besar, kemudian di depan pintu masuk kantor tumbuh pasar (kawasan perdagangan) .. Ini merupakan penerapan konsep Mager Sari, yaitu konsep Tata Ruang khas Jawa. dan hal ini sangat tampak di Kabupaten KP.

Salam,

Cahyo Hatta

Salam MWK,

Pak DJarot dan sedulur semua,

Kalu tidak salah, pemkab KP sebenarnya sudah menginventarisir warisan budaya arsitektur sebagaimana yang dimaksud Pak Djarot, tidak saja bangunan, artefak tetapi juga lokasi-lokasi yang berkaitan dengan sejarah KP khususnya, maupun keindonesiaan secara luas. Konon katanya, KP melalui DINBUDPAR bekerjasama dengan pihak III telah memberikan dana stimulan guna pemeliharaan atau pemugarannya terhadap bangun-bangunan yang mempunyai nilai sejarah. Jadi datanya pasti ada lengkap di pemkab.

Di wilayah Girimulyo sendiri terdapat “bekas” kantor Kabupaten KP pada awal-awal berdirinya KP. Bangunan tersebut terletak di dusun Sabrang Kidul. Sejarah detailnya kakak saya lebih tahu, bahkan beliau sangat dekat dengan narasumber yang menyimpan dokumen-dokumen penting berkaitan dengan sejarah KP. Sayang sekali pemerintah KP “lupa” kalau kantor kabupaten KP pernah berpindah ke pelosok menoreh, terbukti sampai saat ini perhatian pemkab terhadap situs “bekas” kantor kabupaten tersebut minim sekali, bahkan sejarah ini “nyaris” tak terdengar dan tidak mustahil suatau saat akan “terhapus” . Kakak saya sempat bilang, “kalau tidak ada yang peduli, ya tidak usah diungkap, biarkan mati dalam keabadian dan kemurniaannya”

Tumbu oleh tutup, setidaknya upaya pendokumentasian sebagimana rencana Pak Djarot ini wajib didukung, saya sendiri kalau bicara sejarah mumet, tapi saya bisa dhodhok acung-acung menghubungkan dengan narasumber-narasumb er yang berkopenten di KP, dengan membuka sejarah arsitektur bukan tidak mungkin sejarah juga akan terungkaplebih lengkap.

nuwun

salam damai

KJG-